Kemenhub Buat Aplikasi Anjuran Bus Pariwisata

Kementerian Perhubungan (Kemenhub) dikala ini telah membikin aplikasi anjuran bus pariwisata. Alat hal yang demikian dinamakan Kabar Angkutan Pariwisata yang dapat diunduh melewati App Store untuk smartphone berbasis android.

Dirjen Perhubungan Darat Kemenhub Budi Setiyadi mengatakan pembuatan aplikasi hal yang demikian menjadi salah satu upaya pemerintah membetulkan pengawasan bus pariwisata. Dengan demikian itu berdasarkan Budi, masyarakat bisa men-download aplikasi dan mengerjakan pengecekan data perusahaan beserta kendaraan.

“Dari aplikasi ini masyarakat bisa mengerjakan pencarian kepada data Perusahaan Otobus (PO) termasuk jumlah armada yang dimiliki dan yang beroperasi ataupun pencarian data armada kendaraan angkutan pariwisata,” kata Budi di Jakarta.

Ia membeberkan, dari aplikasi hal yang demikian nantinya akan timbul daftar kendaraan yang dikasih izin pariwisata. Kecuali itu, masyarakat juga dapat mengerjakan pengecekan kepada bus yang ditumpangi dengan memasukkan nomor polisi kendaraan.

Dengan adanya aplikasi hal yang demikian, Kepala Subdirektorat Angkutan Orang Direktorat Angkutan dan Multimoda Kemenhub Syafrin Liputo menginginkan masyarakat bisa mengerjakan pengecekan sebelum melakukan perjalanan.

“Berhubungan ini juga untuk meminimalisir resiko kecelakaan. Dengan penyediaan aplikasi ini, diinginkan masyarakat bisa menghindari kendaraan pariwisata yang tak memenuhi laik jalan, tak mengurus izin, melainkan konsisten beroperasi. Tentu hal ini sungguh-sungguh membahayakan jikalau diterapkan,” ujar Syafrin.

pencabutan izin penyelenggaraan angkutan pariwisata ataupun PO bus pariwisata, perbuatan hal yang demikian sebelumnya sudah dilegalkan bagi perusahaan yang mengalami kecelakaan baru- baru ini di Cikidang, Sukabumi, Jawa Barat.

Syafrin membeberkan alasan pencabutan izin bagi perusahaan yang mempunyai enam armada hal yang demikian ialah semenjak 2014 tak mengerjakan perpanjangan izin serta uji KIR. “Sehingga dikala kecelakaan terjadi hal ini masuk dalam kelompok pelanggaran berat,” tutur Syafrin.

Syafrin membeberkan hal hal yang demikian sedikit berbeda dengan kecelakaan yang terjadi pada 10 Februari 2018 di Tanjakan Emen, Kabupaten Subang. Untuk kasus hal yang demikian Kemenhub cuma mencabut izin kendaraannya, sementara perusahaannya konsisten bisa beroperasi.

“Yang mengalami kecelakaan dikala itu bus premium dan perusahaannya memenuhi semua keharusan perizinan dan administrasi sehingga sesudah dikordinasi dengan Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT) cuma bus nya saja yang dicabut izinnya, bukan perusahaannya, sehingga busnya tak bisa dioperasionalkan lagi sebagai angkutan pariwisata,” terang Syafrin.

 

Baca Juga: sewa bus pariwisata